• 56
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    56
    Shares
1927429908p

“Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat”

 

LENSATIMES/JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa colaps. Hal ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya.

“Bisa kolaps? Iya,” ujarnya tegas di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 02 Maret 2020.

Menurutnya, layanan untuk para peserta tidak mungkin dihentikan apalagi masalah kesehatan sangat penting. Oleh karenanya kebijakan kenaikan iuran dinilai cara paling tepat.

“Begini, kami tidak ingin pelayanan berhenti. BPJS Kesehatan sendiri mendapat sanksi, dihukum kalau telat bayar rumah sakit, itu 1% dari setiap klaim yang masuk,” jelasnya.

Dengan denda itu, maka kerugian akan ditanggung oleh negara melalui suntikan dana. Ini tentunya terus merugikan negara.

“Kami laporkan ke Kementerian Keuangan berapa denda yang harus dibayar, yang mana denda itu membebani negara dan APBN. Jadi kita harap ini cepat diselesaikan,” tambahnya.

Lanjutnya, saat ini banyak yang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak mungkin dihentikan. Seperti perawatan katarak hingga operasi melahirkan secara caesar.

“Soal pemanfaatan, itu soal katarak dan caesar bayi itu pernah kami lihat soal utilisasinya, tapi respons publik dan stakeholder itu luar biasa. Sehingga tidak mudah sesuaikan. Itu jawaban kalau kenaikan tidak terjadi,” tegasnya.

Fahmi mengatakan jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. “Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar,” katanya.

Berikut rincian perkiraan defisit BPJS Kesehatan dimulai dari 2019 :

  • 2019 : Rp 32,8 triliun
  • 2020 : Rp 39,5 triliun
  • 2021: Rp 50,1 triliun
  • 2022: Rp 58,6 triliun
  • 2023 : Rp 67,3 triliun
  • 2024 : Rp 77 triliun

“Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan di sini dapat diselesaikan,” tegas Fahmi.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) ternyata mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 1 Januari 2020.

 

Sri Mulyani Ungkap BPJS Defisit Rp 13 T di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak yakin BPJS Kesehatan akan berkelanjutan (sustain). Pasalnya defisit BPJS Kesehatan sudah besar, apalagi dengan dibatalkannya kenaikan iuran.

“Ya ini kan keputusan yang memang harus liat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain,” tegas Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki tugas mulia. Sayangnya memang dari sisi keuangan merugi.

Bahkan sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp 13 triliun. Ini pun setelah disuntik kembali Rp 15 triliun.

“Dari sisi memberikan untuk jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun secara keuangan mereka merugi, sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

Manajemen BPJS Kesehatan Belum Tahu Putusan MA

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait pembatalan kenaikan iuran yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, Senin, 9 Maret 2020.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, ” kata Iqbal, Senin, 9 Maret 2020.

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

 

Sumber : CNBC Indonesia

 

 

Baca Juga

Berita Terbaru

Pilihan Redaksi

Bocoran Jumlah Soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2019

"Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138...

Seremonial HPN, RPS Ajak Publik Mlaku Bareng dan Tanam Pohon  

"MERIAH SEKALI : Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein membawa bendera didampingi Kapolres Tuban Ruruh Wicaksono dan Anggota DPR RI Juwita Sari...

Puting Beliung di Langit Kenduruan Ambrukkan Dua Rumah

"Rumah yang berbahan kayu ambruk karena tak kuat menahan beban kencang angin"   LENSATIMES/TUBAN – Dua rumah di Kecamatan Kenduruan ambruk...

Kasus Korupsi, Sekda Gresik Nonaktif Dituntut Hukuman 7 Tahun Penjara

"Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya saat jalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor (6/3/2020). (Foto: Khusnul...

Peduli Petani, Setiajit Bagikan Alat Pengusir Wabah Tikus

"Sebelum menyerahkan alat pengusir tikur, Setiajit membagi-bagikan obat pertanian"   LENSATIMES/Tuban – Bakal Calon Bupati Tuban Setiajit...

Tora Sudiro Beradu Akting dengan Garry Iskak di Film Mangga Muda

“Gery Iskak dan Tora Sudiro saat media visit film mangga muda di kantor redaksi kompas.com”   LENSATIMES.com - Artis peran Tora...

Kodim Bojonegoro Bedah Rumah Milik Munri

"Dengan penuh semangat dan gotong royong warga dan anggota TNI mengangkat kerangka rumah Munri untuk mulai...

Kapolres Tuban Cek Logistik KPU

"Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono bersama Ketua Bawaslu Sullamul Hadi dan didampingi Kabagops Kompol Budi Santoso, Kasat Intelkam AKP Tomi Subari,...

Powerslaves Gandeng Natalie Zenn Jelang Rilis Ulang Hanya Kamu  

"Powerslaves - instagram"   LENSATIMES.com - Powerslaves berencana merilis album terbaru mereka, The Best Powerslaves. Band asal Semarang...

Setelah OTT Wahyu Setiawan: Operasi Ambyar di Kampus Polisi

“Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap...

Tim Koordinator BPNT/BSP Tinjau Komoditi Bansos

"Rombongan tim koordinator memeriksa kualitas beras di Pendopo Kantor Kecamatan Tuban"   LENSAtimes/TUBAN - Tim Koordinasi (Tikor) BPNT/BSP...

Peduli Kesehatan, Pertamina Serahkan Bantuan ke Muslimat NU

"Secara simbolis Pertamina menyerahkan alat kesehatan kepada pengurus muslimat di 20 Kecamatan, Seusai mendapat bantuan menyempatkan foto...

Ancaman Bangkrutnya BPJS Kesehatan Setelah Iuran Batal Naik

"Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat"   LENSATIMES/JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik...

Pengukuhan FKUB, Bupati Tuban Minta Rawat Toleransi

"Bupati Tuban Fathul Huda mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)"   LENSAtimes/TUBAN – Bupati Tuban H Fathul Huda...

Bupati Tuban Terima Penghargaan Pembina K3 Tingkat Jatim

"Gubernur Jatim Khofifah Indar Pawaransa menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Bupati Tuban, H. Fathul Huda"   LENSAtimes/TUBAN  –...

Berita Terbaru

Berita Populer

Fokus

Visitor