1927429908p

“Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat”

 

LENSATIMES/JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa colaps. Hal ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya.

“Bisa kolaps? Iya,” ujarnya tegas di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 02 Maret 2020.

Menurutnya, layanan untuk para peserta tidak mungkin dihentikan apalagi masalah kesehatan sangat penting. Oleh karenanya kebijakan kenaikan iuran dinilai cara paling tepat.

“Begini, kami tidak ingin pelayanan berhenti. BPJS Kesehatan sendiri mendapat sanksi, dihukum kalau telat bayar rumah sakit, itu 1% dari setiap klaim yang masuk,” jelasnya.

Dengan denda itu, maka kerugian akan ditanggung oleh negara melalui suntikan dana. Ini tentunya terus merugikan negara.

“Kami laporkan ke Kementerian Keuangan berapa denda yang harus dibayar, yang mana denda itu membebani negara dan APBN. Jadi kita harap ini cepat diselesaikan,” tambahnya.

Lanjutnya, saat ini banyak yang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak mungkin dihentikan. Seperti perawatan katarak hingga operasi melahirkan secara caesar.

“Soal pemanfaatan, itu soal katarak dan caesar bayi itu pernah kami lihat soal utilisasinya, tapi respons publik dan stakeholder itu luar biasa. Sehingga tidak mudah sesuaikan. Itu jawaban kalau kenaikan tidak terjadi,” tegasnya.

Fahmi mengatakan jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. “Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar,” katanya.

Berikut rincian perkiraan defisit BPJS Kesehatan dimulai dari 2019 :

  • 2019 : Rp 32,8 triliun
  • 2020 : Rp 39,5 triliun
  • 2021: Rp 50,1 triliun
  • 2022: Rp 58,6 triliun
  • 2023 : Rp 67,3 triliun
  • 2024 : Rp 77 triliun

“Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan di sini dapat diselesaikan,” tegas Fahmi.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) ternyata mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 1 Januari 2020.

 

Sri Mulyani Ungkap BPJS Defisit Rp 13 T di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak yakin BPJS Kesehatan akan berkelanjutan (sustain). Pasalnya defisit BPJS Kesehatan sudah besar, apalagi dengan dibatalkannya kenaikan iuran.

“Ya ini kan keputusan yang memang harus liat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain,” tegas Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki tugas mulia. Sayangnya memang dari sisi keuangan merugi.

Bahkan sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp 13 triliun. Ini pun setelah disuntik kembali Rp 15 triliun.

“Dari sisi memberikan untuk jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun secara keuangan mereka merugi, sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

Manajemen BPJS Kesehatan Belum Tahu Putusan MA

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait pembatalan kenaikan iuran yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, Senin, 9 Maret 2020.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, ” kata Iqbal, Senin, 9 Maret 2020.

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

 

Sumber : CNBC Indonesia

 

 

Baca Juga

Berita Terbaru

Pilihan Redaksi

Wihadi Sebut DPC Gerindra di Tuban Akan Semakin Sukses

"Ketua DPC Gerindra Tuban Harry Susanto (kiri) dan anggota DPR RI Wihadi Wiyanto yang juga Sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai (tengah)...

Tora Sudiro Beradu Akting dengan Garry Iskak di Film Mangga Muda

“Gery Iskak dan Tora Sudiro saat media visit film mangga muda di kantor redaksi kompas.com”   LENSATIMES.com - Artis peran Tora...

Mal Pelayanan Publik Segera Berdiri di Tuban

"Disaksikan Menpan–RB Tjahjo Kumolo Bupati Tuban Fathul Huda (kanan) bersama tiga kepala daerah lainnya menandatangani komitmen bersama pembanguan...

RSUD dr Koesma Tuban Siap Merawat Pasien Virus Corona

"Direktur RSUD dr Koesma Tuban, Saiful Hadi menyampaikan sejumlah hal tentang virus corona"   LENSATIMES/Tuban - Setelah Presiden RI Joko...

Pimpin Bulan K3, Fathul Huda Singgung Loker Penyandang Disabilitas Hingga UMK

“Bupati Fathul Huda membacakan teks sambutan saat memimpin upacara tujuh belasan dan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di halaman Pemkab...

Didi Kempot Meninggal, lstana Nyatakan Bela Sungkawa

"Penampilan Didi Kempot di sela pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Manteb Sudarsono di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Juma malam, 2 Agustus...

Gedung Guru “Graha Dwidja” PGRI Diresmikan Bupati Fathul Huda

"Bupati Tuban Fathul Huda saat menandatangani prasati peresmian Gedung Guru Graha Dwidja"     LENSAtimes/TUBAN - Gedung Guru Graha...

Cina Luncurkan Kapal Rudal Jelajah Terbesar di Asia

"Kapal rudal jelajah Angkatan Laut Cina, Nanchang Type 055.[CTGN]"   LENSATIMES.com - Angkatan Laut Cina meluncurkan kapal rudal...

Berkedok Mampu Jadikan PNS, Oknum Guru Diseret Polres Bojonegoro  

“Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan saat menunjukkan barang bukti berupa kartu tanda sebagai panita penerimaan CPNS  dan lainnya di depan...

Tenggelam di Pantai Kuta, Turis Kolombia Ditemukan Tak Bernyawa

LENSATIMES - Seorang turis asal Kolombia, Lucas Barrales dilaporkan hilang saat berenang di Pantai Kuta pada Minggu 05 Januari 2019. Menurut...

Peduli Kesehatan, Pertamina Serahkan Bantuan ke Muslimat NU

"Secara simbolis Pertamina menyerahkan alat kesehatan kepada pengurus muslimat di 20 Kecamatan, Seusai mendapat bantuan menyempatkan foto...

Powerslaves Gandeng Natalie Zenn Jelang Rilis Ulang Hanya Kamu  

"Powerslaves - instagram"   LENSATIMES.com - Powerslaves berencana merilis album terbaru mereka, The Best Powerslaves. Band asal Semarang...

Grand Opening SS Mini Market, Primkoppol Berikan Layanan Harga Hemat

“Usai di launching Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan SS Mini Market Primkoppol unit koperasi Polres Bojonegoro langsung diserbu ratusan...

Kasus Korupsi, Sekda Gresik Nonaktif Dituntut Hukuman 7 Tahun Penjara

"Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya saat jalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor (6/3/2020). (Foto: Khusnul...

PWI Tuban Hadiri Puncak HPN di Banjarmasin

"SEMANGAT : Anggota PWI Kabupaten Tuban menyempatkan foto bersama usai acara"   LENSATIMES/Tuban - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten...

Berita Terbaru

Berita Populer

Fokus

Visitor