• 56
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    56
    Shares
1927429908p

“Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat”

 

LENSATIMES/JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa colaps. Hal ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya.

“Bisa kolaps? Iya,” ujarnya tegas di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 02 Maret 2020.

Menurutnya, layanan untuk para peserta tidak mungkin dihentikan apalagi masalah kesehatan sangat penting. Oleh karenanya kebijakan kenaikan iuran dinilai cara paling tepat.

“Begini, kami tidak ingin pelayanan berhenti. BPJS Kesehatan sendiri mendapat sanksi, dihukum kalau telat bayar rumah sakit, itu 1% dari setiap klaim yang masuk,” jelasnya.

Dengan denda itu, maka kerugian akan ditanggung oleh negara melalui suntikan dana. Ini tentunya terus merugikan negara.

“Kami laporkan ke Kementerian Keuangan berapa denda yang harus dibayar, yang mana denda itu membebani negara dan APBN. Jadi kita harap ini cepat diselesaikan,” tambahnya.

Lanjutnya, saat ini banyak yang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak mungkin dihentikan. Seperti perawatan katarak hingga operasi melahirkan secara caesar.

“Soal pemanfaatan, itu soal katarak dan caesar bayi itu pernah kami lihat soal utilisasinya, tapi respons publik dan stakeholder itu luar biasa. Sehingga tidak mudah sesuaikan. Itu jawaban kalau kenaikan tidak terjadi,” tegasnya.

Fahmi mengatakan jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. “Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar,” katanya.

Berikut rincian perkiraan defisit BPJS Kesehatan dimulai dari 2019 :

  • 2019 : Rp 32,8 triliun
  • 2020 : Rp 39,5 triliun
  • 2021: Rp 50,1 triliun
  • 2022: Rp 58,6 triliun
  • 2023 : Rp 67,3 triliun
  • 2024 : Rp 77 triliun

“Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan di sini dapat diselesaikan,” tegas Fahmi.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) ternyata mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 1 Januari 2020.

 

Sri Mulyani Ungkap BPJS Defisit Rp 13 T di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak yakin BPJS Kesehatan akan berkelanjutan (sustain). Pasalnya defisit BPJS Kesehatan sudah besar, apalagi dengan dibatalkannya kenaikan iuran.

“Ya ini kan keputusan yang memang harus liat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain,” tegas Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki tugas mulia. Sayangnya memang dari sisi keuangan merugi.

Bahkan sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp 13 triliun. Ini pun setelah disuntik kembali Rp 15 triliun.

“Dari sisi memberikan untuk jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun secara keuangan mereka merugi, sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

Manajemen BPJS Kesehatan Belum Tahu Putusan MA

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait pembatalan kenaikan iuran yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, Senin, 9 Maret 2020.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, ” kata Iqbal, Senin, 9 Maret 2020.

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

 

Sumber : CNBC Indonesia

 

 

Baca Juga

Berita Terbaru

Pilihan Redaksi

Desa Sumurgeneng Berpredikat Kampung Miliarder Usai Datangkan 176 Mobil Baru

"Kepala Desa Sumurgeneng Gihanto saat diwawancarai menejlaskan keadaan perekonomian masyarakatnya"   LENSAtimes/TUBAN -  Masyarakat di...

Bantuan Sosial Tunai, Wabup Tuban Sampaikan Akan Turun Rp 300 Ribu

"Wabup Tuban Noor Nahar Husein menyerahkan langsung Bantuan Sosial Tunai (BST) ke beberapa warga Kecamatan Rengel"   LENSAtimes/TUBAN –...

Bupati Tuban Bagikan SK PPPK Pada 232 Honorer

Bupati Tuban Fathul Huda secara simbolis menyerahkan SK PPPK di Pendopo Kridho Manunggal Tuban   LENSAtimes/TUBAN – Bupati Tuban Fathul...

Perwakilan dari Diskominfo dan PJU Polres sedang berdonor

PWI Tuban Donor Darah dan Bagi Sembako Peringati HPN 2021

"Perwakilan dari Diskominfo dan PJU Polres sedang berdonor"   LENSAtimes/TUBAN - Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) ke 75 tahun 2021,...

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Gelontorkan Bantuan Alsintan

"Bupati Tuban didampingi Kepala DPKP Murtadji menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pwerwakilan kelompok tani"   LENSAtimes/TUBAN -...

Dongkrak Ekonomi, Pasar Rakyat Kenduruan Resmi Dibuka

"BERSIH dan NYAMAN : Bupati Tuban Fathul Huda (dua dari kanan) didampingi Kepala Diskoperindag Agus Wijaya (kanan) meninjau lapak...

10 Manfaat Daun Sirsak untuk Kesehatan dan Cara Menggunakannya

LENSATIMES.com - Manfaat daun sirsak untuk kesehatan mungkin masih jarang diketahui. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa bauh sirsak memiliki...

Angin Kencang Mengamuk di Surabaya, 2 Orang Tewas Tertimpa Pohon

Foto : Ilustrasi   LENSATIMES/SURABAYA - Dua orang meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang...

Perayaan Natal, Bupati Tuban Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan

"Bupati Tuban Fathul Huda menyampaikan sambutannya untuk mengajak semua masyarakat menjaga kerukunan"   LENSATIMES/TUBAN - Bupati Tuban Fathul...

Tekan Penyebaran Covid-19, PWI Tuban Bagikan 1000 Masker

"SEMANGAT : Anggota PWI Tuban saat membagikan masker di salah satu yayasan pendidikan di Tuban"   LENSATIMES/Tuban - Persatuan Wartawan...

Terplih Aklamasi, Mirza Ali Lanjutkan Ketua Koni Tuban 2020-2024

"Mirza Ali Manshur Ketua Umum KONI periode 2020-2024 menyampaikan sambutannya"    LENSATIMES | TUBAN - Komite Olahraga Nasional Indonesia...

PWI Tuban Hadiri Puncak HPN di Banjarmasin

"SEMANGAT : Anggota PWI Kabupaten Tuban menyempatkan foto bersama usai acara"   LENSATIMES/Tuban - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten...

41 Terjegal Administrasi, 376 Calon PPK Melenggang Tes Tulis

"Komisioner KPU Tuban Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Zakiyah Munawaroh saat memverifikasi berkas administrasi"   LENSATIMES/Tuban –...

Suap Wahyu Setiawan, Johan Budi: Apa Komisioner Lain Mencicipi?

"Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat...

Balita 18 Bulan Ditemukan Meninggal Terapung di Dekat Rumah

"Ilustrasi"   LENSATIMES|BOJONEGORO - Bocah Perempuan berusia 18 bulan bernama Erlita Haura Fauza tenggelam di sebuah kubangan dekat rumahnya...

Berita Terbaru

Berita Populer

Fokus

Visitor