• 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    86
    Shares
1927429908p

“Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat”

 

LENSATIMES/JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa colaps. Hal ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya.

“Bisa kolaps? Iya,” ujarnya tegas di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 02 Maret 2020.

Menurutnya, layanan untuk para peserta tidak mungkin dihentikan apalagi masalah kesehatan sangat penting. Oleh karenanya kebijakan kenaikan iuran dinilai cara paling tepat.

“Begini, kami tidak ingin pelayanan berhenti. BPJS Kesehatan sendiri mendapat sanksi, dihukum kalau telat bayar rumah sakit, itu 1% dari setiap klaim yang masuk,” jelasnya.

Dengan denda itu, maka kerugian akan ditanggung oleh negara melalui suntikan dana. Ini tentunya terus merugikan negara.

“Kami laporkan ke Kementerian Keuangan berapa denda yang harus dibayar, yang mana denda itu membebani negara dan APBN. Jadi kita harap ini cepat diselesaikan,” tambahnya.

Lanjutnya, saat ini banyak yang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak mungkin dihentikan. Seperti perawatan katarak hingga operasi melahirkan secara caesar.

“Soal pemanfaatan, itu soal katarak dan caesar bayi itu pernah kami lihat soal utilisasinya, tapi respons publik dan stakeholder itu luar biasa. Sehingga tidak mudah sesuaikan. Itu jawaban kalau kenaikan tidak terjadi,” tegasnya.

Fahmi mengatakan jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. “Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar,” katanya.

Berikut rincian perkiraan defisit BPJS Kesehatan dimulai dari 2019 :

  • 2019 : Rp 32,8 triliun
  • 2020 : Rp 39,5 triliun
  • 2021: Rp 50,1 triliun
  • 2022: Rp 58,6 triliun
  • 2023 : Rp 67,3 triliun
  • 2024 : Rp 77 triliun

“Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan di sini dapat diselesaikan,” tegas Fahmi.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) ternyata mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 1 Januari 2020.

 

Sri Mulyani Ungkap BPJS Defisit Rp 13 T di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak yakin BPJS Kesehatan akan berkelanjutan (sustain). Pasalnya defisit BPJS Kesehatan sudah besar, apalagi dengan dibatalkannya kenaikan iuran.

“Ya ini kan keputusan yang memang harus liat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain,” tegas Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki tugas mulia. Sayangnya memang dari sisi keuangan merugi.

Bahkan sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp 13 triliun. Ini pun setelah disuntik kembali Rp 15 triliun.

“Dari sisi memberikan untuk jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun secara keuangan mereka merugi, sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

Manajemen BPJS Kesehatan Belum Tahu Putusan MA

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait pembatalan kenaikan iuran yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, Senin, 9 Maret 2020.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, ” kata Iqbal, Senin, 9 Maret 2020.

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

 

Sumber : CNBC Indonesia

 

 

Baca Juga

Berita Terbaru

Pilihan Redaksi

Siap Amankan Pilkades, Kapolres Bojonegoro Hadiri Deklarasi Damai

"Kapolres Bujonegoro AKBP M Budi Hermawan menyampaikan tentang berbagai kesiapan yang telah dilakukan jajarannya"   LENSATIMES/Bojonegoro  -...

2019, Serapan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM 94 Persen

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, memberikan penghargaan pada wakil Lembaga Pengelola Hutan Nagari Taram yang disaksikan...

Droping Beras BPNT di Bangilan Konsisten Utamakan Kualitas

“Secara terbuka Forpimcam Bangilan, Dinsos, agen, dan KPM secara bersama memeriksa kualitas beras premium di pendopo”   LENSAtimes/TUBAN –...

Komisi IV DPRD Tuban Dorong Tim Ahli Cagar Budaya Dibentuk

"Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti memberikan cinderamata kepada perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa...

51 Karyawan Positif Corona, Freeport Perkuat Protokol Kesehatan

"Foto : The Global"   LENSAtimes/TIMIKA - Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama menyatakan pihaknya...

41 Terjegal Administrasi, 376 Calon PPK Melenggang Tes Tulis

"Komisioner KPU Tuban Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Zakiyah Munawaroh saat memverifikasi berkas administrasi"   LENSATIMES/Tuban –...

Kapolres Tuban Cek Kesiapan Perlengkapan di Posko Tanggap Bencana  

"Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono bersama Kalaksa BPBD Tuban Yudi Irwanto didampingi Forpimcam Rengel usai menyisir sungai bengawan solo...

SIG Pabrik Tuban Support 4 Desa Kembangkan Produk Unggulan

"Ternak ayam petelur merupakan salah satu program CSR dari PT Semen Indonesia Gresik (SIG) Pabrik Tuban yang menjadi program...

Ancaman Bangkrutnya BPJS Kesehatan Setelah Iuran Batal Naik

"Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat"   LENSATIMES/JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik...

Kapolres Tuban : 511 Anggotanya Vaksinasi

"Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono didampingi Bupati Tuban Farhul Huda meninjau anggotanya melakukan vaksinasi di gedung klinik baru...

Berkedok Mampu Jadikan PNS, Oknum Guru Diseret Polres Bojonegoro  

“Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan saat menunjukkan barang bukti berupa kartu tanda sebagai panita penerimaan CPNS  dan lainnya di depan...

Tenggelam di Pantai Kuta, Turis Kolombia Ditemukan Tak Bernyawa

LENSATIMES - Seorang turis asal Kolombia, Lucas Barrales dilaporkan hilang saat berenang di Pantai Kuta pada Minggu 05 Januari 2019. Menurut...

10 Manfaat Daun Sirsak untuk Kesehatan dan Cara Menggunakannya

LENSATIMES.com - Manfaat daun sirsak untuk kesehatan mungkin masih jarang diketahui. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa bauh sirsak memiliki...

Wakil Bupati Tuban Pantau Langsung Tes Perangkat Desa 

"Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein melihat langsung para peserta ujian perangkat desa mengerjakan naskah soal di Kecamatan...

Tiga Pencuri Ditembus Timah Panas Tim Macan Ronggolawe

“Sambil menahan rasa sakit akibat didor kakinya, ketiga pelaku ditanya Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono dalam pers rilis” LENSATIMES/Tuban...

Berita Terbaru

Berita Populer

Fokus

Visitor