• 56
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    56
    Shares
1927429908p

“Foto : ANTARA/M. Rizal Hidayat”

 

LENSATIMES/JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa colaps. Hal ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya.

“Bisa kolaps? Iya,” ujarnya tegas di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 02 Maret 2020.

Menurutnya, layanan untuk para peserta tidak mungkin dihentikan apalagi masalah kesehatan sangat penting. Oleh karenanya kebijakan kenaikan iuran dinilai cara paling tepat.

“Begini, kami tidak ingin pelayanan berhenti. BPJS Kesehatan sendiri mendapat sanksi, dihukum kalau telat bayar rumah sakit, itu 1% dari setiap klaim yang masuk,” jelasnya.

Dengan denda itu, maka kerugian akan ditanggung oleh negara melalui suntikan dana. Ini tentunya terus merugikan negara.

“Kami laporkan ke Kementerian Keuangan berapa denda yang harus dibayar, yang mana denda itu membebani negara dan APBN. Jadi kita harap ini cepat diselesaikan,” tambahnya.

Lanjutnya, saat ini banyak yang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak mungkin dihentikan. Seperti perawatan katarak hingga operasi melahirkan secara caesar.

“Soal pemanfaatan, itu soal katarak dan caesar bayi itu pernah kami lihat soal utilisasinya, tapi respons publik dan stakeholder itu luar biasa. Sehingga tidak mudah sesuaikan. Itu jawaban kalau kenaikan tidak terjadi,” tegasnya.

Fahmi mengatakan jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. “Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar,” katanya.

Berikut rincian perkiraan defisit BPJS Kesehatan dimulai dari 2019 :

  • 2019 : Rp 32,8 triliun
  • 2020 : Rp 39,5 triliun
  • 2021: Rp 50,1 triliun
  • 2022: Rp 58,6 triliun
  • 2023 : Rp 67,3 triliun
  • 2024 : Rp 77 triliun

“Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan di sini dapat diselesaikan,” tegas Fahmi.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) ternyata mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 1 Januari 2020.

 

Sri Mulyani Ungkap BPJS Defisit Rp 13 T di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak yakin BPJS Kesehatan akan berkelanjutan (sustain). Pasalnya defisit BPJS Kesehatan sudah besar, apalagi dengan dibatalkannya kenaikan iuran.

“Ya ini kan keputusan yang memang harus liat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain,” tegas Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki tugas mulia. Sayangnya memang dari sisi keuangan merugi.

Bahkan sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp 13 triliun. Ini pun setelah disuntik kembali Rp 15 triliun.

“Dari sisi memberikan untuk jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun secara keuangan mereka merugi, sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

Manajemen BPJS Kesehatan Belum Tahu Putusan MA

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait pembatalan kenaikan iuran yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, Senin, 9 Maret 2020.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, ” kata Iqbal, Senin, 9 Maret 2020.

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

 

Sumber : CNBC Indonesia

 

 

Baca Juga

Berita Terbaru

Pilihan Redaksi

Bupati Sidoarjo Dibawa KPK ke Jakarta Pagi Ini

LENSATIMES/SURABAYA - Setelah diperiksa beberapa jam di Polda Jatim, penyidik KPK membawa Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan sejumlah orang yang ikut...

Tenggelam di Pantai Kuta, Turis Kolombia Ditemukan Tak Bernyawa

LENSATIMES - Seorang turis asal Kolombia, Lucas Barrales dilaporkan hilang saat berenang di Pantai Kuta pada Minggu 05 Januari 2019. Menurut...

Jum’at Berkah, Kapolres Tuban Bagikan Sembako Pada Warga Kerek

"BERSYUKUR : Tampak bahagia seorang kakek dari Desa Mliwang menerima langsung paket sembako dari Kapolres Tuban AKBP Ruruh...

Terdistribusi 70 Persen, Kartu Tani Belum Menjadi Solusi Petani di Tuban

"Kepala Bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tuban, Darmadin Noor"   LENSATIMES/Tuban – Sampai...

Tiga Pencuri Ditembus Timah Panas Tim Macan Ronggolawe

“Sambil menahan rasa sakit akibat didor kakinya, ketiga pelaku ditanya Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono dalam pers rilis” LENSATIMES/Tuban...

Suap Wahyu Setiawan, Johan Budi: Apa Komisioner Lain Mencicipi?

"Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat...

Didi Kempot Meninggal, lstana Nyatakan Bela Sungkawa

"Penampilan Didi Kempot di sela pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Manteb Sudarsono di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Juma malam, 2 Agustus...

Pimpin Bulan K3, Fathul Huda Singgung Loker Penyandang Disabilitas Hingga UMK

“Bupati Fathul Huda membacakan teks sambutan saat memimpin upacara tujuh belasan dan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di halaman Pemkab...

Susah Daftar Kartu Prakerja, Pekerja Wisata Pakai Fasilitas Ini

"Layar menunjukkan situs Prakerja.go.id di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ketiga dibuka pada Senin, 27 April 2020...

10 Atlet Terkaya di Awal 2020, dari Messi sampai Alvarez

"Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo duduk bersebelahan saat drawing Liga Champions di Monako, Kamis, 29 Agustus 2019....

Nasdem Minta Pemerintah Stop Pelatihan Online Kartu Prakerja

“Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019....

Sindir Kasus KPU, Koalisi Masyarakat Beri Obat Mencret ke KPK

"Ray Rangkuti. TEMPO/ Yosep Arkian"   LENSATIMES.com - Kelompok yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Madani Antikorupsi memberikan obat...

Grand Opening SS Mini Market, Primkoppol Berikan Layanan Harga Hemat

“Usai di launching Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan SS Mini Market Primkoppol unit koperasi Polres Bojonegoro langsung diserbu ratusan...

Tengah Liburan, Anji dan Istri Panik Anaknya di Jakarta Masuk UGD

"Wina Natalia, istri penyanyi Anji. (Instagram@winanatalia)"   LENSATIMES.com - Penyanyi Anji dan istrinya, Wina Natalia tengah berlibur...

Per Mei Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Ini Penjelasannya

"Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto"   LENSAtimes/JAKARTA - BPJS Kesehatan (BPJSK) mengumumkan, per 1 Mei 2020, iuran peserta Program...

Berita Terbaru

Berita Populer

Fokus

Visitor